Wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tersirat mendukung wacana yang digulirkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tersebut.
Luhut menyatakan penundaan Pemilu 2024 sah jika telah sesuai prosedur, yakni melalui proses politik perubahan atau amendemen UUD 1945 terkait waktu pelaksanaan pemilu.
Menurut Luhut, siapa pun yang menjadi presiden harus taat kepada konstitusi. Jika ada perubahan konstitusi sesuai prosedur, presiden tersebut juga harus taat.
Politikus Golkar itu lantas mengklaim big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia juga mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.
“Kita tunda sehari, setahun, atau dua tahun, tiga tahun, itu kan sah-sah aja,” kata Luhut.
Pernyataan Luhut itu mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partainya Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menolak tegas wacana tunda Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tak ada ruang penundaan Pemilu. Hasto pun mengkritik Luhut yang bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, Luhut tak punya kapasitas berbicara demikian.
“PDI Perjuangan akan terus kokoh, karena memang tidak ada ruang bagi penundaan Pemilu,” kata Hasto.
Sikap politik PDIP terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 ini berbeda dengan tiga partai koalisi Jokowi, Golkar, PKB, dan PAN. Secara kasatmata muncul poros PDIP vs Luhut serta Golkar, PKB, PAN di tengah wacana ini.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo mengatakan PDIP memilik kepentingan agar Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal. Kunto menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri itu ingin kader lainnya menggantikan Jokowi yang sudah dua periode.
Selama dua periode ini, kata Kunto, hubungan PDIP dengan Jokowi tak berjalan harmonis. Menurutnya, PDIP bisa mengajukan Puan Maharani, Ganjar Pranowo, atau Tri Rismaharini sebagai kandidat calon presiden mendatang.
“PDIP jelas punya kepentingan besar untuk mengganti Pak Jokowi sebagai presiden,” ujar Kunto.
